Kak IIN Ketua Komisi III DPRA Dukung Gubernur Aceh Hapus Barcode BBM di Seluruh SPBU
Banda Aceh – Ketua Komisi III DPRA, Hj. Aisyah Ismail atau Kak IIN dari Fraksi Partai Aceh, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang menghapus kebijakan barcode untuk pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh SPBU di Aceh. Menurutnya, kebijakan ini selama ini menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada kendaraan sebagai sarana utama untuk bekerja dan beraktivitas.
“Kami sangat mengapresiasi keputusan Gubernur Muzakir Manaf. Penghapusan barcode BBM adalah langkah yang tepat karena kebijakan ini tidak efektif dan justru membebani masyarakat,” ujar Kak IIN, Senin (12/2/2025).
Ia menambahkan bahwa kebijakan barcode BBM selama ini sering kali menimbulkan antrean panjang dan berbagai kendala teknis yang membuat masyarakat kesulitan mengakses BBM bersubsidi. Dengan dihapuskannya sistem ini, diharapkan distribusi BBM di Aceh menjadi lebih lancar dan merata.
Menurut Kak IIN, keputusan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang sering mengalami kendala dalam mendapatkan BBM bersubsidi. Dengan kebijakan baru ini, diharapkan masyarakat lebih mudah mengakses BBM tanpa hambatan administratif yang rumit.
Komisi III DPRA juga berencana menggelar pertemuan dengan perwakilan Pertamina Aceh untuk membahas lebih lanjut terkait instruksi gubernur ini. “Kami akan duduk bersama dengan Pertamina dan memastikan bahwa kebijakan ini bisa segera direalisasikan dengan baik,” kata Kak IIN.
Langkah Gubernur Aceh dalam menghapus barcode BBM pertama kali diumumkan dalam pidato perdananya di rapat paripurna istimewa DPRA pada Rabu (12/2/2025). Dalam pidatonya, Mualem menegaskan bahwa kebijakan barcode tidak bermanfaat dan justru menjadi beban bagi masyarakat Aceh.
Menanggapi hal ini, Kak IIN menegaskan bahwa Komisi III DPRA siap mengawal kebijakan ini agar dapat berjalan dengan efektif. “Kami akan terus memantau dan memastikan bahwa penghapusan barcode BBM ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan adanya dukungan dari DPRA, diharapkan kebijakan penghapusan barcode BBM ini dapat segera diterapkan tanpa hambatan, sehingga masyarakat Aceh bisa mendapatkan BBM dengan lebih mudah dan tanpa birokrasi yang menyulitkan.[Heri]
