Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon SH: Dana Otsus Jangan Dipotong, Kesejahteraan Rakyat Terancam
Aceh Tamiang – Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon SH, menyoroti pemotongan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh tahun 2025 yang berkurang dari Rp4,466 triliun menjadi Rp4,309 triliun. Pengurangan sebesar Rp156,755 miliar ini dinilai akan berdampak besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh, termasuk di Aceh Tamiang.
“Pemotongan ini bukan hanya berdampak pada Aceh Tamiang, tetapi seluruh kabupaten/kota di Aceh. Sudah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong, masa Otsus juga mau dipangkas? Mau jadi apa daerah kami kalau semuanya dikurangi?” ujar Fadlon dengan nada kecewa.
Sebagai politisi dari Partai Aceh (PA), Fadlon menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh program pemerintah pusat, termasuk kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia meminta Kementerian Keuangan untuk lebih selektif dalam melakukan pemotongan anggaran agar tidak menghambat pembangunan daerah.
Menurutnya, Dana Otsus adalah hasil perjuangan panjang rakyat Aceh yang diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap kekhususan Aceh. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemangkasan, pemerintah pusat seharusnya melakukan kajian mendalam, mengingat Aceh memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan daerah lain.
Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalokasikan dana yang lebih besar bagi program prioritas nasional, seperti Program Makan Gratis Bergizi (MGB) yang membutuhkan anggaran ratusan triliun dalam lima tahun ke depan.
Namun, kebijakan ini memunculkan kekhawatiran di berbagai daerah, termasuk Aceh Tamiang. Pemerintah daerah kini harus segera menyesuaikan perencanaan pembangunan mereka agar tetap bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon SH
Fadlon menegaskan bahwa perlu ada pembahasan serius antara eksekutif dan legislatif di daerah untuk menentukan prioritas pembangunan. Infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh dikorbankan dalam upaya efisiensi anggaran.
Selain itu, ia menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang lebih baik untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi rakyat. “Birokrasi harus lebih efisien. Jangan sampai efisiensi hanya dijadikan alasan, tetapi di belakang layar masih ada praktik pemborosan dan korupsi,” tegasnya.
Pada akhirnya, Fadlon berharap agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali pemotongan Dana Otsus Aceh. “Kami tidak menolak efisiensi anggaran, tetapi harus dilakukan dengan bijak dan tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.[Heri]
